Program Ini Bantu Ratusan Ribu Driver Ojol Hemat 15 Persen Biaya Operasional

Selain itu, Gojek juga memfasilitasi pelaksanaan bakti sosial Ramadhan yang merupakan inisiatif independen lebih dari 300 komunitas mitra driver di 25 Kota dan Kabupaten se-Indonesia.

"Ragam program ini merupakan bagian dari rantai kebaikan Gojek dan mitra driver untuk #LengkapiRamadan kepada masyarakat Indonesia,” lanjut Gede.

Bersama partner Swadaya dari beberapa jenama, program Swadaya Mudik ini hadirkan diskon perawatan kendaraan bermotor, hingga berbagai voucher diskon khusus untuk transportasi, akomodasi, hingga makanan melalui Tokopedia.

Gede mengatakan, Gojek juga menghadirkan Bazaar Swadaya di kantor operasional Gojek tiap daerah, dimana mitra driver dapat membeli paket sembako dan produk perawatan kendaraan dengan harga terjangkau. Acara ini rencananya akan dilakukan pada bulan Ramadhan ini pada 10-14 April 2023.Sementara itu, Ketua komunitas driver online Kalibaru (DROKA) Ahmad Dimiati (33) mengaku mendapat banyak bantuan dari program Swadaya Gojek. Sejak bergabung menjadi mitra Gojek pada 2017, penghasilannya cukup untuk membantu kehidupan keluarga seperti membayar kontrakan, menyekolahkan anak dan kehidupan sehari-hari.

"Alhamdulillah kebantu, saya kerjanya cuma ini (driver Gojek), walaupun sekarang pilihan ojek online sudah banyak, tapi tetap konsisten disini, kebantu sama program ini," ucapnya.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi buka suara atas keputusan penyerahan penetapan tarif ojek online (ojol) kepada gubernur.

Sebagai eksekusinya, pemerintah tengah merevisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019, tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

Menhub mengatakan, keputusan penyerahan tarif ojol ke pemerintah daerah ini bukan merupakan putusan sepele. Lantaran pemerintah pusat harus mau terbuka pada segala kemungkinan dan masukan.

"Itu dinamis lah, bisa iya dan bisa tidak. Tapi memang aspirasinya itu sangat kedaerahan. Kami kadang-kadang tidak bisa mengantisipasi dan tidak bisa mengeneralisir satu keputusan," dikutip dari pernyataan Menhub saat dijumpai di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan, Sabtu (3/12/2022).

Sebagai contoh, ia tak ingin tarif angkutan online di Jakarta disamaratakan dengan daerah lain yang masih mengandalkan moda transportasi konvensional.

"Contoh, Bali tidak bisa disamakan Jakarta, Jabodetabek, karena angkutan lokalnya kuat banget. Itu kalau kami sama ratakan terjadilah teriak di jalan," imbuh Menhub.

Dalam implementasinya, Menhub juga menekankan, trafik dan harga adalah dua hal yang berbeda. "Jadi perkalian trafik dan harga itu lah yang dilakukan. Kalau naikin harga sampai berikutnya turun, mereka kehilangan opportunities," jelasnya.

Saat ini, Menhub terus melakukan kajian seputar kepastian pengaturan tarif ojol di bawah gubernur. "Setahun lah, diskusi dulu," tandas dia.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hendro Sugiatno menyampaikan bahwa ketentuan terkait penyesuaian tarif ojek online atau daring akan ditetapkan oleh Gubernur di masing-masing wilayah.

"Adapun Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 sedang dilakukan revisi atau penyesuaian terhadap kewenangan atas biaya jasa," kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI dikutip dari Antara, Selasa (29/11/2022).

Hendro menjelaskan pada pasal 11 Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, sebelumnya tercantum bahwa pedoman perhitungan biaya jasa ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Sedangkan perubahan pada Peraturan Menteri Perhubungan yang baru ini disebutkan bahwa formula perhitungan biaya jasa masih ditetapkan oleh Menteri Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat dalam bentuk pedoman dan menjadi acuan dasar dalam menetapkan biaya jasa batas atas dan batas bawah.

Selanjutnya, besaran biaya jasa batas atas dan batas bawah tersebut akan diputuskan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangan wilayah operasi.

Ia mengatakan kewenangan Menteri Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Darat ke depan hanya melakukan penetapan formula atau biaya jasa dimaksud. Kemudian, Kemenhub bersama-sama dengan Gubernur akan melakukan sosialisasi pedoman penghitungan dan besaran biaya jasa batas atas dan batas bawah.

"Besaran biaya jasa yang telah ditetapkan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya besaran biaya oleh Gubernur. Penyesuaian PM ini sedang dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM," ujarnya.